Scroll untuk baca artikel
Partai PolitikPilpres 2024

Soal Gemoy, Sekjend Gelora Mahfuz Sidik : PKS Terbukti Plin-Plan

×

Soal Gemoy, Sekjend Gelora Mahfuz Sidik : PKS Terbukti Plin-Plan

Share this article
Sekjend Gelora Mahfuz Sidik
Soal Gemoy, Sekjend Gelora Mahfuz Sidik : PKS Terbukti Plin-Plan

PERDANANEWS.com, Jakarta – Soal Gemoy, Sekjend Gelora Mahfuz Sidik : PKS Terbukti Plin-Plan. Persaingan politik semakin memanas menjelang Pemilu 2024. Terkini, perdebatan antara partai politik semakin memunculkan sorotan tajam. Salah satunya adalah kritik yang dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Mahfuz Sidik, terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kritik Sekjend Gelora Mahfuz Sidik muncul setelah Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman, mengomentari fenomena ‘gemoy’ atau gemuk montok yang disebutnya sebagai penyakit sosial. Namun, ironisnya, poster iklan kampanye PKS malah menggunakan figur anak gemoy sebagai ikon kampanye.

Army Setyo Wibowo

Dalam tanggapannya, Sekjend Gelora Mahfuz Sidik menyatakan bahwa PKS terkesan plin-plan atau tidak konsisten dalam menyampaikan pesan dan pandangan. “Apa yang diomongin dengan apa yang dijalanin beda terus. Nggak jelas,” ujar Mahfuz, mencermati poster iklan kampanye PKS yang menampilkan anak gemoy sebagai simbol.

Soal Gemoy, Sekjend Gelora Mahfuz Sidik: PKS Terbukti Plin-Plan

Sebagai mantan kader PKS, Sekjend Gelora Mahfuz Sidik mengetahui sejarah partai tersebut dalam mengeluarkan janji-janji besar dalam kampanye. Ia mengingatkan tentang janji SIM seumur hidup dan bebas pajak STNK yang diusung PKS pada Pemilu 2019. Menurutnya, janji-janji tersebut cenderung hampa dan hanya dijadikan alat untuk mendapatkan suara.

“Seperti janji SIM seumur hidup dan bebas pajak kendaraan bermotor (STNK) dalam Pemilu 2019 yang disampaikan oleh Mardani Ali Sera. Itu sejak awal memang sudah tahu tidak diperjuangkan dengan undang-undang, tapi tetap dijanjikan demi meraup suara,” tegas Mahfuz.

Sekjend Gelora Mahfuz menyoroti fakta bahwa janji-janji seperti SIM seumur hidup dan bebas STNK melibatkan kebijakan yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, bukan pusat. Ia mencontohkan bahwa PKS memiliki kader yang menjadi kepala daerah, namun janji-janji tersebut tidak dijalankan.

“Kan waktu itu, ada tiga yang jadi gubernur dari PKS. Ada DKI yang sekarang jadi calon presiden (Anies Baswedan), NTB (Zulkiflimansyah), Sumbar Irwan Prayitno, belum lagi yang wali kota. Kenapa SIM seumur hidup dan bebas pajak kendaraan tidak diperjuangkan di wilayah itu,” katanya.

Baca Juga: Ini 7 Catatan Amrizal Caleg Gelora Dalam Wacana 1000 Hektare KPI Bogor Barat