Neoliberalisme dan Oligarki di Mata Seorang Prabowo

Opini, Politik14 Views

Prabowo Tidak Pernah Sejalan dengan kepentingan Neoliberalisme Apalagi Oligarki (PART #2)

Penulis: Dwipa Pramudya

Perdananews.com – Neoliberalisme dan Oligarki di Mata Seorang Prabowo. Sejak perhelatan perdana di bawah panji-panji Partai Gerindra tahun 2009 hingga kini, Prabowo Subianto konsisten mengulang-ulang tema besar kampanyenya bahwa sistem ekonomi Indonesia tidak berpihak kepada orang kecil atau ia menyebutnya sebagai sistem neoliberalisme.

Bagi Prabowo, sistem ekonomi neoliberal yang demikian akan memberikan jalan agar sebagian orang menjadi kaya. Kemudian kekayaan itu diharapkan dapat menetes ke orang-orang miskin yang ada di bawahnya, akrab dikenal dengan istilah “trickle down effect”. Teori menetes ke bawah ini pertama kali diperkenalkan Albert Otto Hirschman, pencetus faham Neoliberalisme. Konsep ini secara terang-terangan mengingkari semangat ekonomi kekeluargaan yang diusung UUD 1945 dan dituangkan secara tegas di dalam pasal 33.

David Harvey, dalam bukunya bertajuk A Brief History of Neoliberalism (2005), menyebut ada lima ciri utama dari neoliberalisme: 1) supremasi pasar, dalam arti campur tangan negara seharusnya minim dalam pengendalian harga; 2) fleksibilitas modal yang dampaknya adalah penerapan secara masif sistem kerja kontrak dan outsourcing; 3) deregulasi atau penghapusan yang membatasi perputaran modal; 4) pemotongan anggaran negara untuk belanja sosial seperti subsidi; dan terakhir 5) penghapusan konsep barang publik seperti kesehatan dan pendidikan.

Dari pemahaman tersebut, kita mulai sedikit memahami isi kepala Prabowo dan sikap kerasnya terhadap neoliberalisme, sampai hari ini.

Di Indonesia, praktik neoliberalisme itu mulai nyata saat gelombang krisis moneter meningkat di tahun 1997-1998 yang berujung pada tumbangnya pemerintahan orde baru Soeharto.

International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan lembaga-lembaga keuangan internasional berbondong-bondong masuk ke Indonesia memaksakan penerapan paket kebijakan ekonomi dengan nama Structural Adjustment Programme (SAP). Sebuah ideologi ekonomi yang dibalut dalam bentuk program bantuan pinjaman, hal yang serupa juga menimpa sebagian besar Asia dan Afrika. Formula IMF ini tak jauh berbeda dengan yang disebut David Harvey di atas.

“Tidak ada makan siang gratis”, begitulah prinsip bantuan IMF ke Indonesia. Ada empat syarat utama dari IMF yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia: pengetatan anggaran, termasuk penghapusan subsidi; liberalisasi sektor keuangan; privatisasi BUMN; dan liberalisasi perdagangan. Pembaca yang berakal akan memahami dampaknya bagi rakyat kecil, seperti kenaikan BBM, transportasi, Tarif Dasar Listrik (TDL), pendidikan, kesehatan, dan jatuhnya BUMN ke tangan swasta.

Baca Juga: Suatu Hari, Mas Prabowo di Atas Podium

Pemahaman Prabowo tentang bahaya Neoliberalisme ini sejalan dengan banyak ahli lainnya. Prabowo tidak sendirian.

Sebut saja nama Dr. Mohtar Mas’oed dalam buku bertajuk “Politik, Birokrasi dan Pembangunan”. Arief Budiman & Ph. Quarles van Ugford dengan judul buku “Krisis Tersembunyi Dalam Pembangunan”. Atau buku karya Yoshihara Kunio “Kapitalisme Semu Asia Tenggara.” Silakan Anda melacaknya melalui buku-buku tersebut. Nama-nama populer lainnya seperti Faisal Basri, Ichsanuddin Noorsy, atau Revrisond Baswir.

“Saya dulu tertarik sama Neolib. Tapi saya lihat ternyata paham itu bohong. Kesejahteraan nggak netes-netes ke bawah. Malah dibawa ke luar negeri oleh elit,” ujar Prabowo saat berpidato di Gedung Serbaguna Istana Kana Cikampek, Sabtu, 31 Maret 2018.

Secara jujur dan berani, Prabowo bicara blak-blakan tentang pengaruh elit Indonesia dalam pembangunan dan mazhab yang dipertarungkan diantara mereka.

“Siapa elit itu? elit itu pimpinan. Saya juga elit. Bedanya saya elit sadar, sudah tobat dan setia,” kata Prabowo.

Kritik Prabowo ini ditujukkan kepada elit Indonesia yang secara sistemik telah melanggar UUD 1945 pasal 33. “Satu keluarga menguasai jutaan hektare. Indonesia itu asas kekeluargaan bukan kapitalisme.”

Begitulah pandangan dan sikap Prabowo terhadap perkembangan neoliberalisme, sama kerasnya dengan sikapnya terhadap sekumpulan elit yang berkuasa di atas negara demi kepentingan pribadi, kita mengenalnya dengan oligarki.

Baca Juga: Koreksi Prabowo Atas Strategi Ekonomi Indonesia

Akhirnya, kita semakin memahami bahwa Prabowo selalu mengambil jalan yang berbeda dengan neoliberalisme, apalagi oligarki. Tentang oligarki, kita akan urai di tulisan berikutnya.

(red/pni)

Comment