Koreksi Prabowo Atas Strategi Ekonomi Indonesia

Politik, Opini26 Views

Prabowo Tidak Pernah Sejalan dengan kepentingan Neoliberalisme Apalagi Oligarki Bagian 1:

Perdananews.com – Koreksi Prabowo Atas Strategi Ekonomi Indonesia. Sebagian besar kita terlalu menyederhanakan definisi oligarki sekadar sebagai sekumpulan kecil orang-orang kaya yang ada di dalam sebuah pemerintahan untuk mengendalikan kekayaan negara demi kepentingan pribadi.

Kemudian pemahaman keliru yang demikian ditimpakan kepada Prabowo Subianto secara serampangan. Tuduhan lainnya yaitu melekatkan Prabowo Subianto sebagai menantu Soeharto penguasa orde baru yang mendukung ekonomi Indonesia ke arah neoliberalisme. Tuduhan brutal yang lemah secara teoritik dan sangat ahistoris.

Disetiap kekeliruan cara pandang selalu membawa dampak yang menyertainya. Salah satunya adalah mengabaikan produk-produk kebijakan publik sebagai suatu proses panjang diantara aktor-aktor negara seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, dan aktor non-negara lainnya. Kebijakan publik bukan hasil kerja perseorangan.

Dampak lainnya adalah kita terlalu menyederhanakan persoalan kebangsaan menjadi hanya sekadar kekeliruan perseorangan, padahal ini adalah soal sistem yang mengikat banyak kelompok kepentingan dengan beragam mazhab yang diperjuangkan.

Karena keterbatasan ruang di selasar media sosial kita akan membatasi uraian terkait dampak kekeliruan cara pandang tersebut. Kawan-kawan bisa menambahkannya sendiri di kolom komentar.

Baca Juga: Neoliberalisme dan Oligarki di Mata Seorang Prabowo

Untuk mempersingkat tulisan ini, dengan mengikuti alur pemikiran tersebut di atas mari kita simak kritik Prabowo Subianto atas strategi ekonomi Indonesia yang sudah dan sedang berjalan saat ini, dari situ kita secara obyektif akan menilainya bersama-sama.

1. Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian budaya.

Medio tahun 2009 adalah perhelatan perdana Prabowo di panggung pilpres di bawah panji-panji Partai Gerindra. Saat itu Prabowo adalah Cawapres yang berpasangan dengan Capres Megawati Soekarnoputri.

Simak kutipan pidato Prabowo pada 31 Maret 2009 di Gelora Bung Karno: “Pemerintah kita bisanya pinjam uang dari negara lain. Bangsa Indonesia menjadi tertawaan bangsa lain, bangsa yang lemah dan tidak bisa menjaga kekayaannya. Kalau strateginya salah, apa harus dilanjutkan? Kalau strateginya tidak membawa kemakmuran, apa harus dilanjutkan?”.

Pada pidato itu Prabowo menekankan pembangunan ekonomi kerakyatan sebagai solusi atas masalah ketergantungan utang dengan cara mengoptimalkan sumber daya ekonomi dalam negeri. Ia juga menganjurkan penerapan sistem ekonomi campuran; karena jika sistem liberal dibiarkan tanpa kontrol dan ugal-ugalan, maka rakyat miskin dan lemah akan makin tidak berdaya.

Kritik Prabowo di ajang perdana ini berbasis pada kegagalan sistem neoliberalisme dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Pemotongan subsidi rakyat yang berdampak pada melonjaknya BBM, TDL, harga sembako, termasuk privatisasi BUMN yang terbukti gagal.

 2. Membangun Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur Serta Bermartabat.

Pada medio tahun 2014, kali ini Capres Prabowo berpasangan dengan Cawapres Hatta Rajasa. Sekali lagi Prabowo konsisten mengusung konsep kemandirian bangsa.

Di mata Prabowo, selama bertahun-tahun tidak ada accumulation of national wealth di Indonesia. Indonesia meratap sebagai negeri konsumtif, upah buruh murah dan hanya jadi pasar bagi produk-produk asing.

Prabowo mencontohkan kalau Indonesia belum mampu memproduksi mobil nasional setelah 68 tahun merdeka, sedangkan Malaysia sudah membuatnya sejak 20 tahun yang lalu.

Sikap ini mengonfirmasi bahwa Prabowo selalu berbeda jalan dengan kepentingan neoliberalisme.

Momentum pilpres 2014 ini, secara berani Prabowo mengungkap mengenai kebocoran anggaran atau dalam bahasa moderat sebagai kerugian potensial. Kalimat ini kemudian viral bahkan menjadi olok-olok bagi lawan: Bocor! Bocor! Bocor! Sebuah olok-olok yang kemudian hari disesali oleh kubu lawan dan menjadi kenyataan. Kas Negara kita memang lemah dan korupsi yang merajalela.

3. Tetap konsisten pada gagasan kemandirian bangsa.

Medio tahun 2019, masih segar dalam ingatan kita, momentum elektoral yang menguras banyak tenaga dan pikiran.

Simak isi pidato Prabowo: “…Kita akan mengamankan semua sumber-sumber ekonomi bangsa Indonesia, kita akan menjaga pundi-pundi bangsa Indonesia supaya kekayaan kita tidak mengalir ke luar negeri.”

Sekali lagi Prabowo meletakkan komitmennya pada arah perekonomian Indonesia yang berseberangan dengan Neoliberalisme. Prabowo secara sungguh-sungguh mengedepankan sikapnya menolak impor dan menambah utang luar negeri.

Masih segar ingatan kita saat Prabowo mengkritik bisnis start up di Indonesia. Bagi Prabowo, apabila unicorn dalam negeri Indonesia dikuasai asing maka imbasnya adalah dalam strategi dan pengembangan pasar, tidak lagi menjadi hak mutlak pengembang, melainkan justru dikendalikan investor. Kekayaan nasional pergi ke luar negeri.

Peringatan Prabowo pada pilpres 2019 itu sepertinya kini menemui kebenarannya. Fenomena startup lakukan efisiensi dengan melakukan Pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan demi mengurasi biaya operasional bahkan tak cuma terjadi di Indonesia tetapi secara global. Jika di Indonesia dikabarkan Zenius, JD.ID, hingga LinkAja melakuakan PHK karyawan, startup global seperti Vtex, Paypal hingga Snap juga melakukannya. Kabarnya startup di sektor teknologi di beberapa negara memangkas total lebih dari 15 ribu pekerjanya di bulan Mei 2022.

Baca Juga: Suatu Hari, Mas Prabowo di Atas Podium

Pada akhirnya, inilah sebuah komitmen yang sudah disuarakannya sejak dulu dan tidak bergeser meski sejengkal. Prabowo selalu bersimpang jalan dengan neoliberalisme. Tidak terbantahkan.

(red/pni)

Koreksi Prabowo Atas Strategi Ekonomi Indonesia

Penulis: Dwipa Pramudya

Comment