by

Pihak Kepolisian Menjadi Aduan Nomor Wahid Masyarakat Ke Komnas HAM

PERDANANEWS.COM – JAKARTA – Pihak Kepolisian Menjadi Aduan Nomor Wahid Masyarakat Ke Komnas HAM. Menarik, informasi dari Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Pada saat rapat dengan Komisi III DPR RI, Selasa (6/4/21), Damanaik mengungkapkan bahwa pihaknya menerima aduan masyarakat yang didominasi aduan terhadap pihak kepolisian dalam lima tahun terakhir.

Damanik menjelaskan bahwa aduan nomor wahid adalah aduan terhadap pihak kepolisian yang dianggap mestinya menjadi pengayom masyarakat tapi malah sbaliknya. Aduan berikutnya adalah aduan terhadap pihak korporasi dan aduan terbanyak ke tiga adalah aduan terhadap kepala daerah.

“Kalau kita lihat statistiknya yang paling banyak diadukan kepolisian RI, yang kedua korporasi, yang ketiga pemerintah daerah,” kata Ahmad dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, Selasa (6/4/21).

Damanik juga mengatakan aduan yang juga cukup deras dari masyarakat adalah aduan terhadap lembaga peradilan, aduan terhadap pemerintah pusat yang dianggap oleh sebagian masyarakat masih menggunakan strategi pembelahan, serta aduan terhadap beberapa kementerian.

Pihak Kepolisian Menjadi Aduan Nomor Wahid Masyarakat Ke Komnas HAM

“Kemudian tentu saja ada lembaga peradilan, pemerintah pusat dalam hal ini beberapa kementerian terkait,” sambung Damanik.

Damanik menyebut pihak  kepolisian paling banyak diadukan oleh masyarakat karena banyak sekali anggotanya yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Melakukan penegakan hukum dengan melakukan mall praktek prosedur. Polisi juga dilaporkan karena dianggap banyak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“Kepolisian baik karena ada kasus yang memang menurut aduan itu dilakukan oleh aparat kepolisian maupun karena ada pihak lain yang diduga atau dituduh oleh pihak pengadu sebagai pelanggaran hak asasi manusia ke pihak kepolisian dianggap tidak proper menangani penegakan hukumnya,” beber Damanik.

Atas dasar temuan tersebut Damanik mengatakan bahwa Komnas HAM meminta kepolisian RI memperhatikan temuan tersebut agar mendapat kepercayaan masyarakat dan menegakan prinsip hak asasi manusia.

Damanik memaparkan dalam lima tahun terakhir  terdapat 28.305 total aduan yang masuk ke Komnas HAM. Dari total aduan tersebut sekitar 9.000 tidak dilanjutkan karena hanya berupa tembusan.

“Ada 14.363 aduan yang diteruskan yang masuk ke dalam dukungan pematuan penyelidikan itu 4.536 kasus, kemudian ada 3.400an kasus yang kami masukan ke dalam dukungan mediasi,” tuturnya.(sbr/pn)

Perdananews