by

MAKI Bongkar Kasus Bansos Mandek, karena Izin Penggeledahan Dewas Dicueki KPK

PERDANANEWS.COM – JAKARTA – MAKI Bongkar Kasus Bansos Mandek karena Izin Penggeledahan Dewas Dicueki KPK. Mangkraknya dugaan kasus korupsi yang ditangani KPK dinilai oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) karena lembaga anti raswah tersebut tidak mengindahkan surat izin penggeledahan yang dikeluarkan Dewan Pengawas.

MAKI mengungkapkan bahwa terdapat 20 surat izin penggeledahan yang dikeluarkan Dewan Pengawas dalam kasus Bansos Kemensos yang tidak diindahkan oleh KPK. Atas terlantarnya 20 kasus tersebut, MAKI menggugat KPK di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

“Bahwa dalam penanganan perkara tersebut diduga termohon (KPK) menelantarkan 20 izin penggeledahan yang telah dikeluarkan oleh Dewas KPK,” kata tim kuasa hukum MAKI, Kurniawan Adi Nugroho kepada awak media, Senin (5/4/21).

Kurniawan menyebut, penelantaran 20 surat izin penggeledahan itu menyebabkan penaganan kasus bansos berhenti di di tengah jalan. Karenanya hasil penyidikan yang dilakukan KPK selaku lembaga antirasuah belum dapat disidangkan.

Hingga saat saat ini dalam kasus korupsi dana bansos tersebut masih ada tiga tersangka yang belum disidangkan yakni Juliari P. Batubara bekas Menteri Sosial, Matheus Joko Santoso, dan Pejabat Pembuat Komitmen, Adi Wahyono.

“Untuk tiga orang lainnya yang merupakan tersangka penerima suap, yakni Juliari Peter Batubara, Matheus Joko Santoso, dan Adi Wahyono selaku PPK di Kementerian Sosial saat ini masih dalam tahap penyidikan,” kata Kurniawan.

Itulah yang menyebabkan pihaknya membuat laporan terkait dugaan penelantaran izin penggeledehan  Dewan Pengawas. MAKI meminta Dewan Pengawas supaya dapat memastikan dugaan penelantaran izin penggeledahan tersebut oleh KPK.

MAKI Bongkar Kasus Bansos Mandek karena Izin Penggeledahan Dewas Dicueki KPK

Hal itu dilatarbelakangan, pihaknya yang belum menerima bukti terkait rilis KPK terkait penggeledahan yang telah dilakukan ke salah satu saksi, yakni Ihsan Yunus. Atas dasar itu, MAKI menilai KPK tidak serius dalam menangani kasus.

“Tidak ada bukti apapun telah terjadi pemanggilan kepada Ihsan Yunus sehingga nampak termohon tidak serius dan main-main menangani perkara korupsi penyaluran Sembako Bansos Kensos,” beber Adi.

Seperti diketahui sebekumnya Sebelumnya, MAKI telah resmi mengajukan lima gugatan praperadilan terhadap lima perkara yang dinilai mangkrak pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan digelar pada Senin (5/4/21) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

“Sidang perdana lima Praperadilan yang diajukan MAKI melawan KPK atas perkara mangkrak yang cukup lama maupun baru namun berpotensi mangkrak,” kata Boyamin Saiman Koordinator MAKI.

Boyamin menyebutkan lima perkara tersebut diantaranya, kasus , E-KTP, Bank Century, Pengadaan Helikopter AW, Bansos Sembako Kemensos, hingga pengembangan mantan Bupati Malang Rendra Kresna.

“Kelima gugatan Praperadilan ini diajukan sebagai upaya untuk mengembalikan Indek Persepsi Anti Korupsi yang menurun tahun 2020 di angka 37 dari sebelumnya angka 40 pada tahun 2019,” jelas Bunyamin.

Menurutnya, Indek Persepsi Korupsi turun ke angka 37 dari sebelumnya 40 sebagai penyumbang terbesarnya adalah KPK terkait isu revisi UU KPK, kontroversi Pimpinan KPK periode Firli Bahuri dan kawan-kawan, serta banyaknya perkara mangkrak di KPK.

Sehingga salah satu upaya menaikkan Indek Persepsi adalah dengan cara mengajukan gugatan Praperadilan untuk mengurangi dan mencegah perkara mangkrak di KPK.

“Untuk proses selanjutnya, mari kita ikuti proses persidangan untuk mengetahui jawaban KPK atas perkara-perkara mangkrak tersebut diatas,” Bunyamin. (sbr/pn)

Perdananews