by

Kasus Dugaan Suap Ditjen Pajak Terdiri dari Tiga Klaster

PERDANANEWS.COM – JAKARTA – Kasus Dugaan Suap Ditjen Pajak Terdiri dari Tiga Klaster. Korupsi di era KPK seolah makin marak. Bahkan praktek korupsi makin canggih dan berkelas. Tidak lagi hitungan milyaran, bahkan telah menyentuh milyaran.

Menjadi pertanyaan di masyarakat bahwa keberadaan KPK  tidaklah memberi dampak signifikan dalam memberantas tindak pidana korupsi di negeri khatulistiwa ini. Bahkan kasus-kasus korupsi tergolong lambat selesainya.

Salah satunya seperti yang disebutkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan Tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Kasus dugaan suap tersebut terdiri dari tiga klaster kata KPK. Kasus empat tahun silam tersebut baru akan mulai disidangkan pada tahun 2021.

“Terjadi beberapa klaster, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Ini yang baru masuk naik di penyidikan baru nomor satu,” papar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/4/21).

Karyoto menyebut bahwa kasus yang dinaikkan dalam penyidikan adalah kasus klaster pertama dari unsur konsultan pajak dan penyelenggara negara.

“Yang kami naikkan dalam penyidikan ini adalah baru klaster konsultan pajak dan penyelenggara negara atau para petugas-petugas pajak itu sendiri,” beber Karyoto.

Karyoto mengatakan bahwa pada klaster pertama, proses penyidikannya sudah berjalan sekitar 70 persen dan tim penyidik KPK juga sudah mendapatkan bukti-bukti yang cukup signifikan terkait dengan kasus tersebut. bahkan Karyoto menegaskan bahwa  pihaknya telah menyita aset yang cukup besar.

“Ini juga jalannya baru sekitar 70 persen dan dari 70 persen ini, yang memberikan semangat kepada kami-kami ini sebagai penyidik, kami mendapatkan barang-barang hasil yang diduga sebagai hasil kejahatan yang cukup signifikan sekali. Dari satu orang saja, kami bisa menyita aset yang cukup besar,” tutur Karyoto.

KPK mengusahakan pengumuman para tersangka dan juga detil kasusnya dapat dipublikasikan pada akhir April 2021.

“Nanti pada saatnya mudah-mudahan di bulan April akhir nanti bisa kami melakukan upaya paksa,” kata Karyoto.

Kasus Dugaan Suap Ditjen Pajak Terdiri dari Tiga Klaster

Karyoto menambahkan pengumuman tersangka akan disampaikan pada saat tim penyidik KPK telah melakukan penahanan atau upaya paksa penangkapan para tersangka.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut bahwa dalam kasus dugaan suap tersebut, terdapat tiga perusahaan yang diduga terkait dengan kasus di Ditjen Pajak itu, yaitu PT Jhonlin Baratama, Panin Bank, dan PT Gunung Madu Plantations.

Dalam kasus tersebut KPK  telah meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mencegah atau melakukan pencekalan ke luar negeri terhadap dua pejabat Ditjen Pajak yang diduga terlibat suap, yaitu berinisial APA dan DR.

Selain APA dan DR juga terdapat empat orang lainnya yang dicegah ke luar negeri yaitu RAR, AIM, VL dan AS. Pencegahan berlaku selama enam bulan terhitung 8 Februari hingga 5 Agustus 2021.

Untuk mendapatkan bukti sebagai penguat dugaan,  KPK  pada Kamis (18/3/21) telah menggeledah Kantor PT Jhonlin Baratama di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Kantor Pusat PT Bank Panin, Jakarta Pusat pada Selasa (23/3/21), dan Kantor Pusat PT Gunung Madu Plantations di Provinsi Lampung, Kamis (25/3/21). (sbr/pn)

Perdananews