by

Repatriasi Dana dari Indonesia, Apa Itu dan Hukum yang Mengaturnya?

PERDANANEWS.com Repatriasi Dana dari Indonesia, Apa Itu dan Hukum yang Mengaturnya?. Istilah repatriasi mungkin lebih Anda kenal dengan pemulangan kembali seseorang ke negara asalnya. Sedangkan dalam dunia perpajakan, repatriasi erat kaitannya dengan program pengampunan pajak (tax amnesty).

Istilah ini terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 118/PMK.03/2016 dalam bentuk formulir surat pernyataan harta bersih yang ada di luar negeri namun belum dilaporkan dalam SPT PPh terakhir.

Apakah Anda sudah bisa menebak arti dari repatriasi dalam perpajakan sejauh ini? Dalam dunia perpajakan Indonesia, arti dari repatriasi adalah proses pengembalian akumulasi penghasilan yang berupa aset juga harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke dalam wilayah NKRI.

Sederhananya, repatriasi adalah dana yang kembali ke Indonesia dan diinvestasikan di dalam negeri. Artinya, repatriasi ini bisa menjadi bukti konkret perwujudan rasa nasionalisme seorang warga negara Indonesia. Penghasilan yang dicari di Indonesia, sebaiknya diinvestasikan kembali ke Indonesia yang diharapkan dapat mensejahterakan bangsa sendiri. Itu mengapa, repatriasi dalam tax amnesty mewajibkan harta yang telah dikembalikan harus ditanamkan kembali dalam bentuk investasi di Indonesia minimal selama 3 tahun.

Secara umum, hukum Indonesia mengatur bahwa orang asing yang menginvestasikan dana di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku diizinkan untuk merepatriasi dana.

Berkaitan dengan transaksi properti, karena orang asing dapat memiliki dan menjual Hak Sewa atau Hak Pakai di bawah hukum yang berlaku, repatriasi dana yang diterima dari penjualan kembali Hak Pakai properti akan diizinkan dan dijamin di bawah hukum yang berlaku.

Repatriasi Dana dari Indonesia, Apa Itu dan Hukum yang Mengaturnya?

Dasar hukum untuk hal ini adalah Pasal 8 UU No.25 tahun 2007 (“Hukum Investasi”) yang mengatur tentang investasi modal yang secara jelas mengacu pada “pendapatan penjualan’ atau ‘penjualan aset’ yang dilakukan ‘sesuai dengan hukum yang mengatur.’

Sebagai orang asing Anda dapat secara umum mengirimkan dana yang diterima dari transaksi penjualan ulang yang sah ke luar Indonesia.

Implikasi utama terkait repatriasi dana apapun yang dihasilkan dari penjualan kembali properti yang dilaksanakan melalui perjanjian “pinjam nama” terlihat jelas / sering terjadi.

Ingatlah bahwa dalam hak untuk mengembalikan dana tidak ada prasangka terhadap persyaratan tambahan yang mungkin akan ditetapkan di bawah hukum yang berbeda seperti pembayaran pajak dan kewajiban pelaporan bank yang harus dipatuhi secara individu. Pada Hukum Investasi, ada peraturan tertentu yang harus diingat oleh orang asing ketika merencanakan untuk mengembalikan dana dari Indonesia.

Berapa banyak dana yang dapat ditukar dari Rupiah ke mata uang lain tanpa harus memberikan dokumen pada bank?

Jika penjualan properti dan repatriasi dana melibatkan pertukaran mata uang, misalnya dari Rupiah menjadi Dolar Australia dan sebagainya, akan diberlakukan Peraturan Bank Indonesia No. 10 tahun 2008. Peaturan BI 10/2008 memutuskan bahwa pembelian mata uang asing di Indonesia yang melebihi 100.000 US$ harus disertai dokumen transaksi utama. Dalam keadaan seperti ini, berarti Anda harus menyediakan akta penjualan kepada bank sebagai bukti transaksi utama untuk perubahan mata uang.

Berapa banyak dana yang dapat saya kirimkan ke luar Indonesia tanpa melapor ke pemerintah Indonesia?

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.1 tahun 1999, siapa saja yang mengirim uang ke luar Indonesia lebih dari 10.000 US$ harus memberikan informasi yang diminta oleh bank untuk kemudian dilaporkan. Hal ini berarti bank pengirim dapat meminta informasi tambahan untuk melaksanakan transfer. Persyaratan berbeda-beda di setiap bank dan demikian juga, setiap bank mematuhi kewajiban melapor internal masing-masing kepada Bank Indonesia.

Undang-undang No.8 Tahun 2010 yang mengatur Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang telah menetapkan kewajiban melapor pada perusahaan properti dan agen properti untuk melaporkan transaksi dalam mata uang Rupiah atau mata uang lainnya yang sejumlah Rp 500.000.000 atau lebih (setara dengan kurang lebih 55.000 US$). Laporan yang dimaksud harus diserahkan dalam 14 hari setelah transaksi yang bersangkutan kepada Pusat Peaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang merupakan badan otoritas pemerintah independen.

Mengutip langsung dari peraturan tersebut di atas, kewajiban melapor tidak diwajibkan pada pembeli atau penjual properti secara individu namun hanya berlaku pada agen properti atau perusahaan properti. Tujuan umum dari peraturan ini adalah untuk mencegah pencucian uang.

Kesimpulannya, pengembalian dana dari penjualan properti yang sah mungkin dilakukan tapi orang asing tersebut harus memberikan salinan dokumen transaksi utama ke bank di Indonesia dan dokumen selanjutnya sesuai permintaan bank pengirim. Disarankan pula untuk memiliki bukti pembayaran pajak yang dikenakan pada pemindahan properti.

Berbagai Jenis Harta Repatriasi dan Regulasinya

Jenis aset dan harta repatriasi ini memiliki ragam jenis. Bentuk dari aset dan harta yang dimaksud bisa berupa:

  • Rekening tabungan
  • Properti (rumah dan tanah)
  • Kendaraan bermotor
  • Uang tunai
  • Surat berharga
  • Logam mulia
  • Dll

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki aturan main tersendiri perihal repatriasi ini terutama soal tarif yang dikenakannya. Tarif terbagi menjadi 3 periode tax amnesty, yakni:

  • Tarif 4% untuk periode I
  • Tarif 6% untuk periode II
  • Tarif 10% untuk periode III

Syarat dan Ketentuan Lainnya

Selain penyetoran tarif pajak di atas sesuai periodenya, DJP juga mensyaratkan serangkaian tahapan lanjutan setelah Warga Negara Indonesia (WNI) memulangkan hartanya ke dalam negeri. Jadi, DJP mensyaratkan harta wajib pajak yang direpatriasi harus diinvestasikan ke dalam negeri selama 3 tahun sejak dialihkan dalam bentuk-bentuk berikut ini:

  • Surat berharga Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah
  • Obligasi Badan Usaha Milik Negara
  • Investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha
  • Investasi keuangan pada Bank Persepsi
  • Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  • Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah, dan
  • Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah harta diinvestasikan ke negara selama 3 tahun, selanjutnya harta yang diserahkan oleh wajib pajak tidak dapat dialihkan ke luar negeri selama 3 tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

(adr/ip)

Perdananews