by

Wilayah Abu-abu Fiqh Politik

Oleh: Abd Rochim

PERDANANEWS.COM – OPINI – Wilayah Abu-abu Fiqh Politik . Dr. Jasser Auda, pada bukunya yang berjudul: al-Daulah al-Madaniyah, membahas tentang prulatitas dan wilayah abu-abu dalam fiqh politik. Salah satu usul beliau yang menarik adalah: memperluas wilayah abu-abu dalam fiqh politik dan bukan mempersempit.

Kata abu-abu seringkali memiliki makna negatif, karena kita memahaminya sebagai “syubuhat”. Apabila syubuhat maka sebaiknya kita meninggalkannya, demi menjaga kemurnian agama.

Wilayah abu-abu dalam fiqh politik bukan terkait dengan syubuhat dalam pengertian di atas. Akan tetapi maksudnya adalah: perkara-perkara yang multitafsir dan multi pendekatan.

Perkara dan perisitwa yang terkait dengan politik seringkali memiliki banyak sudut pandang. Maka, tatkala kita menggunakan pendekatan satu sudut pandang saja niscaya akan menimbulkan goncangan.

Ada banyak peristiwa politik yang bisa menjadi contoh kasus di atas. Misalnya, dalam fiqh klasik terkait politik ,kita menemukan pembahasan tentang syarat pemimpin: keturunan quraisy. Apakah ini dipahami secara dzahir teks atau subtansi dari teks? Apakah kepemimpinan itu terkait dengan muamalat /’adiyat atau perkara ibadah/ ta’abbudat? Apakah lebih memilih pemimpin yang bukan keturunan Quraisy daripada yang keturunan Quraisy berarti tidak taat kepada hadits tentang pemimpin dari Quraisy?

Perdananews